Thematic Webinar PPI Spanyol Mengangkat Topik Pentingnya Perempuan dalam Pembangunan

Webinar kali ini berlangsung pada tanggal 16 Februari 2019 yang dibawakan oleh pelajar Indonesia di Spanyol, yaitu Vinny Flaviana, dengan judul ”Perempuan dan Pembangunan”. Vinny memiliki pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan nasional dan internasional, meraih gelar sarjana di bidang ilmu politik di Indonesia dan gelar S-2 di bidang pengembangan ekonomi dan politik internasional di Belanda diikuti dengan pengalaman kerja di berbagai organisasi internasional di Hague, Belanda yakni Unrepresented Nations and People’s Organization (UNPO), International Criminal Court (ICC), Erasmus University Rotterdam dan The World Bank di Jakarta, Indonesia. Saat ini Vinny sedang menjalani studi s-3 di bidang ilmu sosial di Universidad Catolica de Murcia (UCAM) di Murcia, Spanyol

Dengan dimoderatori oleh Gusti Citra Putra (University of Vigo) dan Beladenta Amalia (University of Barcelona), webinar diawali dengan pandangan mengenai perempuan menurut ilmu sosial. Umumnya perempuan memiliki ketertekanan tertentu, terlepas dari kelas dan tingkat kesejahteraannya. Namun jika didukung dengan institusi yang baik dan solid maka gerakan perempuan yang dicanangkan akan lebih cepat dan kuat dibandingkan dengan gerakan laki-laki. Terbukti dengan gerakan perempuan yang terkoneksi dan isu yang mirip di berbagai penjuru dunia seperti Amerika Latin, India, RRT, Indonesia dengan dua isu yang paling sering muncul yakni fisik perempuan dan posisi perempuan di tatanan sosial.

Adapun gerakan feminisme lahir dari rasa kekhawatiran bahwa perempuan menempati kelas kedua setelah laki-laki. Gerakan ini bertujuan untuk merubah sistem yang menguntungkan laki-laki dalam hal hak dan kewajiban dan melawan sistem patriarki. Di Indonesia gerakan feminisme lahir secara orisinil meskipun mendapatkan pengaruh dari gerakan femisnisme di luar negeri melalui pendidikan dan pertukaran informasi. Sebagai bukti keorisinalannya, pada saat masa pendudukan Belanda di Indonesia, tanggal 22 Desember 1928 merupakan hari mulai dilaksanakan kongres pertama wanita yang dihadiri lebih dari 1000 perempuan dan membahas isu mengenai poligami dan akses pendidikan untuk perempuan. Sayangnya, peringatan kongres tanggal 22 Desember direduksi nilainya menjadi hari Ibu nasional, pada era Orde Baru.

Seiring berjalannya waktu, gerakan feminsime membahas isu dan tantangan yang berubah. Adapun saat ini gerakan feminsime di Indonesia sudah melahirkan kebijakan yang lebih memberikan perhatian kepada perempuan seperti yang tertuang dalam UU No. 12/2003 pada Pasal 65 (1) secara spesifik menyebutkan setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR Daerah (DPRD)  Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/Kota  untuk  setiap  daerah  pemilihan dengan memperhatikan  keterwakilan perempuan  sekurang-kurangnya 30  persen dan saat ini banyak pemimpin perempuan di berbagai posisi publik seperti Ibu Sri Mulyani yang menempati posisi menteri keuangan, Ibu Susi Pudjiastuti yang menempati posisi menteri kelautan dan perikanan, dsb.

Untuk di tingkat akar-rumput, di zaman orde baru gerakan feminisme difasilitasi oleh organisasi pendidikan kesejahteraan keluarga (PKK), darma wanita dan darma pertiwi yang dikontrol langsung oleh pemerintah pusat. Di era reformasi yang menghadirkan sistem desentralisasi kegiatan PKK direncanakan dan diorganisasi oleh pemimpin lokal seperti istri dari kepala desa. Hal ini terjadi di salah satu daerah di Indonesia, istri kepala desa yang menawarkan program kerja untuk pemberdayaan perempuan seperti pembuatan kerajinan tangan dan membahasnya di rapat tingkat desa untuk mendapatkan dukungan keuangan.

Adapun langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi perbedaan gender di zaman ini adalah lebih melibatkan laki-laki dalam hal yang dianggap publik hanya pekerjaan perempuan sebagai contoh yakni mendapatkan pelayanan kesehatan untuk anak, penyuluhan anak di Posyandu menciptakan tren yang meningkatkan kesadaran laki-laki akan pentingnya parenting, menjaga kesehatan keluarga yang akhirnya akan menaikkan tingkat ketahanan keluarga.

Melanjutkan ke topik kedua yakni tenaga kerja wanita (TKW) dan tenaga kerja Indonesia (TKI) secara umum, hal ini merupakan hal yang kompleks dan multisektor serta melibatkan kebijakan negara pengirim dan penerima. Menurut hasil survei yang dilakukan Bank Dunia mengenai TKW Indonesia di tahun 2013, 72% responden berasal dari daerah miskin di pulau Jawa dan Nusa Tenggara dengan hipotesa penyebabnya adalah akses yang rendah kepada tingkat pendidikan untuk perempuan. Hal ini menimbulkan masalah yang dihadapi oleh seorang Ibu yang bekerja sebagai TKW yakni berkurangnya waktu dan kesempatan untuk mendidik dan merawat anaknya langsung meskipun di beberapa kasus peran Ibu digantikan oleh kedua orang tua Ibunya atau sang Ayah yang berperan sebagai Ibu. Di lain sisi, ketika sang Ayah yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI), di beberapa kasus hal ini menimbulkan masalah keluarga yakni sang Ayah mengacuhkan keluarganya dan mengabaikan hubungan pernikahan dengan sang Ibu yang berujung pada keretakan dalam keluarga. Oleh karena itu salah satu solusi yang dapat diaplikasikan di era reformasi dengan sistem desentralisasi adalah pemberdayaan perempuan di tiap-tiap daerah yakni dengan penciptaan lapangan kerja untuk mereka. Webinar ini berlangsung selama kurang lebih 75 menit dan banyak audiens yang antusias mengajukan pertanyaan. Total penonton mencapai 63 orang.